Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono
Jakarata — Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Ridwan Kamil bersama Suswono berpose usai melakukan pendaftaran Pilgub Jakarta di KPU Provinsi Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat Rabu (28/8/2024).
pada sambutan di deklarasi Relawan Berkah, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana menjadikan kota ini menjadi kota wisata. Turis asing pun harus lebih nyaman.
“Ciri kota global itu adalah warga asing merasa nyaman dan kangen dengan Kota Jakarta karena global ini adalah pergaulan,” ujar Ridwan Kamil di kediaman Ketua Relawan Berkah, Amir Mahmud, Jakarta Timur, Minggu (1/09)
“Salah satu yang akan disempurnakan adalah mendefinisikan Jakarta sebagai kota wisata dunia yang hari ini belum terlalu kelihatan,” imbuhnya.
Baginya, ciri kota dunia yang paling mudah terlihat dari ragam bus wisata di tengah kota. Jadi, para turis lebih mudah berkelana.
“Ciri kota dunia itu satu paling gampang, ada bus wisata, warna-warni. Ini kota ini belum ada, sehingga kalau saya turis dari mana, yuk sehari mau keliling tuh kan agak bingung,” jelasnya
Adapun wisata yang akan dipersiapkan, tidak hanya akan berfokus pada hiburan, tetapi juga mengedapkan kampung-kampung yang ada di Jakarta.
“Nah nanti mungkin kita sempurnakan konsep itu nanti pariwisatanya tidak hanya yang gemerlap hiburan, Tapi juga kampung-kampung,” ucap dia.
“Kita tata supaya ada wisata kampung, boleh tinggal di rumah kampung,” sambungnya
H. Didi Sukardi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 yang akan dilantik untuk periode 2024-2029
Bandung– Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan persiapan pelantikan dewan baru periode 2024-2029 sudah 80 persen. Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029 akan dilaksanakan pada Senin, 2 September 2024 di Gedung Merdeka.
“Kami (Sekretariat DPRD Jawa Barat) telah siap 80 persen, dan semua persiapan sejauh ini sudah terakomodasi dengan baik. Sisanya, 20 persen diharapkan akan berjalan lancar hingga hari pelantikan,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan Iis Rostiasih, Kota Bandung, Rabu (28/8/2024).
Pelantikan dilakukan di Gedung Merdeka lanjut Iis Rostiasih menjelaskan, karena pertama Gedung Merdeka merupakan tempat bersejarah yang sangat representatif digunakan untuk acara-acara kenegaraan. Kedua, karena mengikuti pelantikan periode sebelumnya dilaksanakan di Gedung Merdeka.
Selanjutnya, terkait tata cara pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna yang didalamnya mencakup pengambilan sumpah jabatan. Rapat paripurna yang dilakukan sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketetapan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Untuk rangkaian awal acara pelantikan, pertama terdapat acara Paturay Tineung atau pertemuan sekaligus perpisahan para Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 dilakukan di malam harinya sebelum pelantikan.
“Kemudian besoknya sebelum pelantikan, ada acara historical walk titik awal di Hotel Savoy Homan. Prosesi di mana para pimpinan DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 dan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar serta Forkompinda, tamu VVIP lainnya berjalan kaki dari titik awal menuju Gedung Merdeka, itulah salah satu momen bersejarahnya,” jelasnya.
Sementara Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 akan menggunakan kendaraan Bandung Tour On Bus atau Bandros dari titik Hotel Preanger ke Gedung Merdeka mendahului acara historical walk.
Setelah kedua rombongan tersebut tiba di Gedung Merdeka, barulah rapat paripurna yang di dalamnya terdapat prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penyerahan palu dari pimpinan DPRD Jawa Barat periode sebelumnya kepada pimpinan sementara yang dipilih dari dua partai terbesar yaitu, Partai Gerindra dan PKS.
Penutupan Jalan
Rangkaian dari kegiatan pelantikan ini tambah Iis Rostiasih, tentunya akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Terutama di sekitar Gedung Merdeka. Salah satunya ada penutupan jalan sekitar tempat pelantikan di antaranya; Jl Asia Afrika, Braga, Cikapundung Barat dan Jl Dr Ir Sukarno dan sekitarnya.
“Tentunya akan ada arus lalu lintas yang terganggu. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan kepada masyarakat yang melewati sekitar jalan yang rencananya akan ditutup mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB pada 2 September 2024 nanti,” tambahnya.
Dalam hal ini Sekretariat DPRD Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan antar institusi terkait, salah satunya kepolisian yang akan merekayasa arus lalu lintas sekitar Jl Asia Afrika dan sekitarnya.
Pihaknya turut menyampaikan harapan terkait pelantikan Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Iis berharap seluruh proses pelantikan berjalan lancar tanpa kendala apapun.
“Semoga pelantikan ini berjalan dengan lancar. Semua anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 yaitu, 120 orang itu bisa dilantik semuanya, tidak ada yang tertinggal. Jadi kami juga bisa sekaligus memfasilitasi untuk pengambilan sumpah anggota dewan yang baru. Lancar, aman, dan sesuai dengan yang kita harapkan,” harapnya.
Perlu diketahui tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Jawa Barat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, UU 27 Tahun 2009, PP No.41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah (Perda) No.20 Tahun 2008, Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas serta fungsi DPRD, juga menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu ditempat terpisah Anggota DPRD Jawa Barat Didi Sukardi periode 2019-2024 dan yang akan dilantik untuk periode 2024-2029 berharap agar pelantikan berjalan dengan lancar, “semoga acaranya lancar dan saya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menunaikan amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat wabilkhusu di dapil saya; Ciamis, Banjar, Kuningan dan Pangandaran” tuturnya kepada Menatapjabarcotcom
Tahapan Musyawarah Daerah DPD KNPI Kabupaten Ciamis masuk pada pengembalian berkas formulir bakal calon ketua DPD KNPI.
Bakal calon pertama yang mengembalikan formulir adalah H. Uus Rusdiana. Penasehat OKP Gema Keadilan Ciamis ini datang ke kantor sekretariat KNPI Ciamis pukul 16:00 WIB, Senin (12/12/22)
Uus jalan kaki dari Alun-alun Ciamis ke sekretariat KNPI dihantarkan oleh perwakilan puluhan OKP dan PK se-Kabupaten Ciamis.
“Alhamdulillah sesuai komitmen awal bahwa saya diusung oleh berbagai elemen, kinipun saya dihantarkan oleh mereka” Ujar Uus.
Saat ditemui wartawan usai menyerahkan berkas yang diterima oleh panitia Musda, Uus yang juga Anggota DPRD Ciamis ini mengatakan sudah siap lahir batin untuk menghibahkan dirinya berdedikasi mengurus pemuda kabupaten Ciamis melalui wadah KNPI.
“Tujuan saya ingin menjadikan KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan yang kolaboratif, partisipatif dan inovatif ” ujar Uus.
Melalui visinya itu pemuda usia 38 tahun inipun akan menjalankan roda organisasinya melalui misi yang dirancang.
Adapun misi tersebut adalah; 1. Mengoptimalisasikan perda kepemudaan kabupaten Ciamis, 2. Mewujudkan insentif stimulan untuk PK dan OKP. 3. Menghadirkan program-program kepemudaan yang produktif dan kontributif, dan 4. Kolaborasi bersama seluruh elemen kepemudaan dalam bingkai NKRI.
“Misi tersebut merupakan pemikiran saya selama ini dan sudah dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkannya” Kata Uus.
“Yang terpenting dari itu bila saya menang menjadi Ketua DPD KNPI Ciamis saya akan mengakomodir dan berkolaborasi dengan seluruh PK dan OKP meski tidak memilih saya” tegas Uus.
Musda XV akan diselenggarakan pada tanggal 23-24 Desember 2022 di Aula DPRD Kabupaten Ciamis.
DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Ciamis berencana menggelar Musda ke-15 pada tanggal 23-24 Desember 2022 di Aula DPRD Kabupaten Ciamis.
Beberapa tokoh pemuda sudah muncul dipermukaan dalam bursa pemilihan ini, salah satunya H. Uus Rusdiana, SE., MH.
Dewan Penasehat OKP Gema Keadilan Kabupaten Ciamis ini sudah mengambil blangko formulir pendaftaran yang disiapkan panitia Musda pada hari Jumat (9/12)
Saat dikonfirmasi, Uus menjelaskan tujuannya, “saya punya harapan besar kedepan yang menjadi pemikiran saya selama ini terkait kepemudaan yang nantinya saya tuangkan dalam visi misi saya” ujar Uus.
Uus juga menerangkan salah satu usahanya yang sudah berhasil adalah mendorong lahirnya peraturan daerah (PERDA) kepemudaan di Kabupaten Ciamis, “Alhamdulillah saya sudah menginisiasi lahirnya perda kepemudaan yang diusulkan melalui fraksi kami” kata Uus yang juga anggota DPRD Ciamis dari fraksi PKS.
Seperti diketahui bersama DPRD dan Pemerintah daerah kabupaten Ciamis pada tahun 2022 ini sudah melahirkan perda kepemudaan.
“Bagi saya peraturan ini sangat penting, sehingga sekarang pemerintah daerah memiliki konsep mengenai pemberdayaan kepemudaan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan” ujar pemuda berusia 38 tahun ini.
“Masalah kepemudaan harus menjadi perhatian serius daerah, melalui perda ini Pemda memiliki konsep bagaimana membentuk pemuda yang berdikari, bisa berkolaborasi dan bersatu. Saya yakin dalam menghadapi persaingan global peran pemuda sudah siap,” pungkas Uus
Wacana penarikan gas melon LPG 3 kilogram bersubsidi untuk digantikan dengan kompor induksi oleh pemerintah harus segera dihentikan.
Menurut Anggota DPRD Ciamis Uus Rusdiana dari PKS isu ini dapat membuat masyarakat makin resah setelah menanggung beban berat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu menurut Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk tidak banyak melontarkan wacana yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung di tengah melonjaknya harga pangan dan energi yang mendera.
“Pandemi Covid-19 yang menghantam sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat baru saja melandai. Keberadaan isu ini justru akan membuat mereka pulih lebih lambat dan bangkit semakin berat,” kata Mulyanto kepada media, Kamis (22/09)
Justru dalam kondisi seperti ini, imbuhnya, Pemerintah harusnya bisa menenangkan masyarakat.
Mulyanto menjelaskan selama ini di Komisi VII DPR RI, pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. PLN rencananya akan membagikan 300 ribu kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan pelat merah tersebut.
“Karena kelebihan stroom itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN,” ungkapnya.
Mulyanto menambahkan, sesuai tujuannya uji coba kompor induksi ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Tidak ada paksaan dan tidak ada penghentian subsidi gas melon LPG 3 kilogram.
PLN menjamin, bahwa penggunaan kompor induksi tersebut akan lebih murah atau paling tidak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya.
“Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kilogram dari masyarakat oleh PLN,” tandasnya.
Mulyanto menganjurkan sebaiknya Pemerintah melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik ini lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik
Mulyanto merasa sosialisasi Pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya isu tentang program pengadaan kompor listrik ini bertujuan menghapus gas melon 3 kg.
“Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas,” kata Mulyanto.
Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikkan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.
Sebagaimana presentasi Dirut PLN di hadapan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa tarif listrik untuk kompor induksi ini tetap disubsidi. Penambahan daya dari 450 VA atau 990 VA ke 2200 VA, termasuk kompor induksinya diberikan secara gratis.
Menatap Jabar 