Menatap Jabar

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu lonjakan harga kebutuhan masyarakat. Dengan daya beli masyarakat yang masih belum pulih, omzet para pedagang juga diprediksi bisa terganggu.

Ketua Ikatan Pedagang Keliling (IPK) Kabupaten Ciamis, Wawan Kartiawan mengungkapkan perekonomian masih belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sudah dibebani lagi dengan kenaikan bbm.

“Barang pokok yang dibeli para pedagang keliling mengalami lonjakan yang disebabkan kenaikan BBM, ini harus jadi perhatian pemerintah ” Kata Wawan

Akibat kenaikan harga bahan yang tidak terkendali itu, masyarakat juga turut mengurangi pembelian terhadap beberapa barang konsumsi lain yang non-pokok baik makanan maupun minuman. Salah satu produk yang mengalami penurunan omzet.

Menurut Wawan, sebelum pandemi keuntungan dari penjualan para pedagang keliling biasanya mencapai 50 persen dari modal, namun kini turun menjadi 10 persen.

“Kalau harga BBM naik, maka harga bahan pokok yang dijual oleh para pedagang keliling juga naik. Tidak hanya yang jualan makan minum, tapi lainnya pun ikut naik Ini menyusahkan pedagang , ” tegasnya.

Hal itu disampaikan saat pelantikan pengurus Ikatan Pedagang Keliling (IPK) Kecamatan Panumbangan di aula Desa Golat, Minggu (11/9)

Hadir dalam pelantikan pengurus IPK, anggota DPRD Kabupaten Ciamis Uus Rusdiana, Camat Panumbangan, Kepala Desa Golat, Babinmas dan Babinsa.

Uus dalam sambutannya memberikan semangat kepada IPK, “jadikan IPK sebagi ajang silaturahmi dan belajar berorganisasi” kata politisi PKS ini.

“Hampir 15 tahun saya menjadi pedagang keliling, tau persis bagaimana sulit dan capenya mencari rezeki untuk keluarga, karenanya saya berharap IPK menjadi organisasi besar yang mewadahi para pedagang keliling ” ujar calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Himpunan Alumni Pondok pesantren Miftahul Huda II Bayasari Muda (HAMUDU MUDA) menolak dengan tegas kenaikan harga BBM yang menjadi kebijakan pemerintah dan diumumkan pekan lalu oleh presiden Indonesia Joko Widodo

Menurut Ketua Umum HAMIDU Muda Lutfi Taufikirrohman kebijakan menaikan harga BBM oleh pemerintah ini hal yang tidak diinginkan rakyat, “Dalam menyikapi kenaikan BBM ini adalah salah satu hal yang tidak diinginkan oleh kita karena ditahun lalu kita baru dihempaskan dengan keadaan yang tidak tentu arah (covid-19)”, Kata Lutfi.

“Nah sekarang kenaikan BBM ini pasti berimbas pada kenaikan harga sembako, kami sepakat dengan aksi wolk out salah satu partai di parlemen, tolak kenaikan harga BBM” Ujar Lutfi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out dari sidang paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9). Hal itu merupakan bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelum meninggalkan Ruang Rapat Paripurna, seluruh anggota Fraksi PKS DPR berdiri dan membentangkan kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Itu merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang seakan tak memperhatikan rakyatnya.null

“Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat,” ujar Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Ahmad Syaikhu, Rabu (7/9).

PKS, jelas Syaikhu, tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah itu akan berdampak luas ke berbagai sektor di seluruh Indonesia

Mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih usai pandemi Covid-19. Dia melanjutkan, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.

“Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita,” ujar Syaikhu.

Diketahui, Fraksi PKS DPR menyatakan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Bentuk penolakan tersebut disampaikan lewat aksi walk out dari rapat paripurna DPR pada hari ini.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto yang menginterupsi rapat paripurna khusus perayaan HUT ke-77 DPR, Selasa (6/9/2022).

“Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo-demo terus-terus dilaksanakan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini,” sambungnya.

Pemilihan anggota legislatif tingkat daerah, provinsi dan pusat tinggal 18 bulan lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024.

Banyak kalangan tokoh masyarakat yang sudah digadang-gadang atau mempersiapkan diri menuju hajat demokrasi tersebut, tak terkecuali di lingkungan DPRD Kabupaten Ciamis.

Berikut anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 yang sudah menyatakan siap untuk maju ke DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 daerah pemilihan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

1. H. Nanang Permana, SH dari PDI-Perjuangan

2. H. Uus Rusdiana, SE dari PKS

3. Heri Rafni Kotari, ST dari GERINDRA

4. H. Hiban Nurul Falah dari PPP

Jika hari ini pileg, siapa calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pilihan anda?