Menatap Jabar

Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem dan PPP menunjuk mantan Gubernur Jawa Barat 2 Periode yakni Ahmad Heryawan menjadi ketua tim pemenangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie di Pilkada Jawa Barat.

Ahmad Heryawan atau Kang Aher ditunjuk ketua tim pemenangan dinilai sebagai sosok yang mengetahui kondisi seluk-beluk Jawa Barat.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menyampaikan hingga saat ini partai politik yang mengusung pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie (ASIH) sudah melakukan berbagai persiapan jelang Kontestasi Pilgub pada 27 November 2024.

“Alhamdulillah kita sudah melakukan konsolidasi mesin-mesin partai Di Nasdem sudah hari Kamis, kalau nggak salah ya kemarin, Nasdem hari Jumat, PKS dan PPP hari Sabtu kemarin. Jadi mesin partai sudah dipanaskan ketiga partai pengusung ini,”kata Haru Suandharu di Kota Bandung, Selasa (10/9/2024).

“Kemudian ketua tim Gabungan sudah ditunjuk ke Aher (Ahmad Heryawan). Beliau sebagai ketua tim kampanye tingkat provinsi,” sambung dia.

Selain Aher, Haru Suandharu menyebut koalisi ASIH juga memboyong beberapa petinggi DPP PKS sebagai ketua harian tim pemenangan.

“Kemudian ketua hariannya Bang Akbar Zulfaqar, beliau pengurus DPP. Dan insya Allah kita terus melakukan konsolidasi termasuk juga merapikan tim,”sebutnya.

Haru menambahkan, jelang musim kampanye pada 22 September mendatang, sayap-sayap atau tim dari Koalisi yang mengusung Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie dipastikan dengan keadaan siap.

“Saya kira sayap-sayap partai juga sudah kita panaskan juga mesinnya. Insya Allah mudah-mudahan menjelang kampanye sudah siap,” katanya, mengakhir.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Didi Sukardi Siap memenangkan pasangan ASIH di Ciamis, Kuningan, Banjar dan Pangandaran.
“Saya menyerukan kepada seluruh jaringan dan simpatisan KDS mari kita menangkan pasangan ASIH untuk Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat” tegas politisi PKS ini.

Kita punya rencana, Allah punya takdir. Kita punya ikhtiar, Allah punya hasil.

Apapun yang sedang kamu rencanakan dan apapun yang sedang kamu rencanakan, tetaplah percaya kepada-Nya.

Ketahuilah semuanya itu akan kembali kepada Qada dan Qadar-Nya melalui keputusan yang telah Dia tetapkan kepadamu.

Jelang perhelatan Pilgub Jakarta, muncul fenomena gerakan ‘Anak Abah’ Tusuk 3 Paslon. Gerakan ‘Anak Abah’ melekat dengan persepsi pendukung dari Anies Baswedan yang gagal berlayar di Pilgub Jakarta.

Istilah Anak Abah juga muncul saat Anies Baswedan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu. Terkait munculnya gerakan ‘Anak Abah’ Tusuk 3 Paslon, Anies pun buka suara. Anies menyebut gerakan itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Anies juga mengungkapkan hal tersebut adalah hak konstitusi warga negara. Dia meminta agar semua pihak menghargai perbedaan pilihan. “Kita hormati itu. Kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi,” ujar Anies usai mengisi dialog di Wisma Kagama UGM, Kabupaten Sleman, Senin 9 September 2024.

Sementara itu pada perhelatan pilpres 2024 justru Anies berpesan kepada masyarakat agar jangan golput, baca di: https://www.liputan6.com/pemilu/read/5457577/imbau-rakyat-jangan-golput-anies-ambil-sikap-tentukan-masa-depan-bangsa

Anies menyarankan, agar masyarakat melihat pemimpin berdasarkan ide-ide yang dibawa. Pilihan, kata dia, lebih mudah diambil apabila para calon telah dikenal lewat ide dan aspirasinya.

“Jadi, untuk itu saya katakan, daripada menonton, ambil sikap. Datang, memilih, dan menentukan masa depan,” kata Anies.

Sementara itu menurut pegiat media sosial Uus Rusdiana hal itu tidak mencerminkan seorang negarawan, “saya memandangnya Anies oportunis hanya berpandangan bila menguntungkan dirinya sendiri” katanya,

“Harusnya sampaikan himbauan yang sama agar perhelatan demokrasi di negara kita berjalan dengan baik dan redam pengikutnya agar tidak berperilaku anti demokrasi” ungkap Uus dalam akun X nya @UusRsd

Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan berkolaborasi dengan Warteg (Warung Tegal) seluruh Jakarta untuk program makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Saat ini, program andalan Prabowo-Gibran masih dalam tahap pendalaman mengenai kelompok mana saja yang dapat mengikuti makan siang gratis.

“Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa menambah kolaborasi dengan warteg-warteg di seluruh Jakarta ini. Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah khusus Jakarta bisa juga memberikan makan gratis,” ujar Suswono ketika usai makan siang di Warteg Subsidi Bahari, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

“Nanti tentang siapa golongan mana yang akan diberikan makan siang gratis itu juga saya dengan Pak Ridwan Kamil sudah sedang membahas itu,” tambah dia.

Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024).

Selama proses pendalaman program, RK-Suswono akan memasukkan masyarakat yang bekerja sebagai ojek online (ojol) ke dalam daftar kelompok yang mendapatkan makan bergizi gratis.

“Mudah-mudahan salah satu di antaranya yang sudah mulai terbesit adalah para ojol itu supaya mereka bisa makan siang gratis kita mudah-mudahan dengan anggaran yang ada memungkinkan untuk itu,” jelas Suswono

Mengenai pengajuan anggaran untuk program makan siang gratis, Suswono katakan akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD untuk meminta persetujuan.

“Ini yang nanti akan kita coba bahas tentu dengan persetujuan DPRD daerah khusus Jakarta,” kata Suswono.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/8/2024).

Jika nantinya kolaborasi ini berjalan, Suswono tidak hanya akan mengajak Warteg saja, tetapi juga warung nasi lainnya seperti Warung Sunda dan Rumah Makan Padang.

“Karena jika kolaborasi ini berjalan maka tentu saja tentu dalam konteks Warteg ini tidak hanya yang berjudul Warung Tegal, tetapi warung nasi yang juga mungkin ada dari Sunda bahkan juga ada dari Padang dan sebagainya tentu ini kita akan kolaborasi,” ujar Suswono.

Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia membagikan makan dan sarung tangan kepada sopir angkot, ojek online (ojol), ojek pangkalan, dan masyarakat umum di Pertigaan Bambu Kuning Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Dalam sebulan ini, dunia medsos diramaikan oleh opini Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  bergabung dengan KIM dan membatalkan dukungan ke Anies sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta, selanjutnya PKS mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido). Dalam banyak postingan, PKS dibully oleh pendukungnya, terutama oleh loyalis Anies hingga sampai ada yang demo ke kantor DPP PKS. Bullyan itu di antaranya sebutan PKS penghianat, munafik, prorezim, dan lain-lain.

Ungkapan kekecewaan tersebut didasari karena mereka menginginkan PKS tetap mengusung Anies dan mereka juga menginginkan PKS tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan tersebut. Namun demikian, PKS tetap pada keputusannya.

Bergabungnya PKS ke KIM dinilai aib besar oleh pendukungnya. Walaupun tentu PKS punya alasan atas keputusannya. Namun demikian, jika melihat rekam jejak PKS, PKS adalah partai baik, sebagaimana dikatakan Ustadz Bakhtiar Nasir dalam konferensi pers tentang sikap politik PKS melalui video yang banyak beredar.    

Di luar opini yang berkembang, penulis mencoba menengok sejarah perpolitikan Indonesia pada tahun 1950-1960-an yang ada kemiripannya dengan yang dialami PKS pada saat ini. Dalam sejarah masa itu, NU sempat dicitrakan buruk karena masuk dalam pemerintahan Sukarno yang mengagendakan penggabungan kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) dalam pemerintahannya. Ide Nasakom Sukarno ini terkenal dengan rumusan “Jalannya Revolusi Kita” (Jarek).

K. H. Abdul Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU, adalah yang setuju NU masuk dalam kabinet pemerintahan Sukarno. Sikap Kyai Chasbullah ini mendapat penentangan dari sebagian kiai yang lain, terutama dari kalangan Masyumi. Atas sikap beliau ini, Kiai Wahab kemudian dituduh dengan beragam sebutan, seperti sebutan tidak konsisten, oportunis, bahkan julukan ‘Kiai Nasakom’. 

Dalam sejarah, Kiai Abdul Wahab dikenal sebagai negarawan ulung yang piawai berdiplomasi dengan siapa pun. Perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ia tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariat dengan tradisi keilmuan pesantren. Beliau cukup mampu mengimbangi aspirasi kelompok Islam dan mengendalikan pergerakan kaum sosialis dan komunis dalam pemerintahan, termasuk pada saat presiden Soekarno menggagas Nasakom.

Apa yang dilakukan Kiai Wahab dalam percaturan dan pergolakan politik tersebut merupakan langkah ‘Politik Jalan Tengah’. Langkah yang dilakukannya pada saat itu tidaklah mudah karena itu membutuhkan argumentasi yang kuat dan langkah nyata atas persoalan yang dihadapinya. Langkah beliau sering bertentangan dengan ulama dan kiai-kiai lain, baik saat memimpin Masyumi maupun NU.

Dalam pandangan Kiai Wahab, duduk di kabinet merupakan kesempatan untuk memahamkan pemerintah tentang buruknya jika memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Kiai Wahab menilai, “Ketika duduk di luar kabinet (menjadi oposisi), para ulama hanya bisa teriak-teriak tanpa bisa melakukan apa-apa. Bisa jadi, malah dituduh pengacau.” (NU Onlie, 2019).

Misi tersebut (bergabung dalam kabinet) benar-benar dijalankan oleh NU di kabinet. Pada pemilu 1955, NU masuk tiga besar setelah PNI dan Masyumi, dan disusul PKI di urutan keempat. Sukarno ingin agar PKI masuk dalam kebinet, tetapi PNI, Masyumi, dan NU yang diwakili oleh  Ali Sastroamijoyo, M. Roem, dan Idcham Kholid, mereka menolak keinginan Sukarno.

Pada masa itu, Ali Sastroamijoyo dan M. Roem tidak mau menghadap langsung ke Sukarno, akhirnya yang maju adalah Idcham Kholid sebagai perwakilan dari NU. …

Selanjutnya silakan baca di artikel Kompasiana berikut:

https://www.kompasiana.com/nashihinnizhamuddin6790/66de699ac925c409514a7852/nu-nasakom-dan-pks-kim

Artikel ini ditulis oleh: Nashihin Nizhamuddin